PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT

A.PENGERTIAN PELAPISAN SOSIAL

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat).

Pelapisan sosial menurut pada ahli:

Pitirim A. Sorokin

Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Ditambahkan bahwa stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lapisanlapisan di dalam masyarakat memang tidak jelas batasbatasnya, tetapi tampak bahwa setiap lapisan akan terdiri atas individu-individu yang mempunyai tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama.

P.J. Bouman

Stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat.

B.TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL

Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:

1.Terjadi dengan Sendirinya
Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

2.Terjadi dengan Sengaja
Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu:
1) Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.
2) Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas ( Vertikal ).

C.PERBEDAAN SISTEM PELAPISAN DALAM MASYARAKAT

Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok social.
Masyarakat dan individu adalah komplementer dapat dilihat dalam kenyataan bahwa:
a) Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya
b) Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan menyebabkan perubahan

Pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial
Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh system sosial masyarakat kuno.
Didalam organisasi masyarakat primitifpun dimana belum mengenai tulisan. Pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal itu terwujud berbagai bentuk sebagai berikut:
a. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban
b. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa
c. Adanya pemimpin yang saling berpengaruh
d. Adanya orang-orang yang dikecilkan diluar kasta dan orang yang diluar perlindungan hukum
e. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri
f. Adanya pembedaan standar ekonomi dan didalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum
Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai masyarakat yang komunistis yang tanpa hak milik pribadi dan perdagangan adalah tidak benar. Ekonomi primitive bukanlah ekonomi dari individu-individu yang terisolir produktif kolektif.

D.TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL

Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas :
• Kelas atas (upper class)
• Kelas bawah (lower class)
• Kelas menengah (middle class)
• Kelas menengah ke bawah (lower middle class)

Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat dicantumkan di sini :

1.Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

2. Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

3. Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

4. Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

5. Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan social, yaitu :
a. ukuran kekayaan
b. ukuran kekuasaan
c. ukuran kehormatan
d. ukuran ilmu pengetahuan

E.KESAMAAN DERAJAT DAN PERSAMAAN HAK

Kesamaan Derajat.

Setiap warganegara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperole h kehidupan. Manusia dengan lingkungan memiliki hubungan timbal balik artinya masing-masing memiliki hak dan kewajiban sama besarnya. Setiap warga negara khususnya Indonesia dijamin kebebasannya dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

F.PASAL TENTANG PERSAMAAN HAK

Negara Republik Indonesia, menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hukum ini dibuat dengan maksud untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum Ada empat pasal yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yakni pasal 27,28,29 dan 31.

G.POKOK-POKOK HAK ASASI YANG TERCANTUM DALAM UUD 1945

Pasal 27 ayat 1

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”.

Pasal 27 Ayat 2

‘hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Pasal 29 ayat 2

“Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara”.

Pasal 31

(1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) pemerintah mengusahakan dan menyelnggarakan suatu sistem pengajaran nasional , yang diatur dengan Undang-Undang.

H.PENGERTIAN ELITE

Dalam pengertian yang umum elite itu menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Dalam istilah yang lebih umum elite dimaksudkan kepada “posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas”.

Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Contohnya : dalam masyarakat industri watak elitenya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitif. Di dalam suatu lapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan. mereka itu mungkin para pejabat, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan dan lainnya lagi.

I.FUNGSI ELITE DALAM MEMEGANG STRATEGI

Dalam suatu kehidupan sosial yang teratur, baik dalam konteks luas maupun yang lebih sempit selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu golongan tersendiri sebagai satu golongan yang penting, memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Penentuan golongan minoritas ini didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap berbagai peranan yang dilancarkan dalam kehidupan masa kini serta meletakkan,dasar-dasar kehidupan yang akan datang. Golongan minoritas yang berada pada posisi atas secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dalam studi sosial dikenal dengan elite.

J.PENGERTIAN MASSA

Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tetapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam hal-hal yang lain.

Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam perilaku missal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas.

K.CIRI-CIRI MASSA

Beberapa hal penting yang merupakan sebagian ciri-ciri membedakan di dalam massa, yaitu:

1.Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakamuran atau kebudayaan yang berbeda-beda.

2.Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.

3.Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya.

4.Tidak bisa bertindak bulat sebagai satu kesatuan.

WARGA NEGARA DAN NEGARA

A.PENGERTIAN HUKUM

Dari masa ke masa penegakan hukum telah di tegakan di berbagai lapisan masyarakat untuk meluruskan sesuatu yang di anggap salah dan menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum.

Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

B.SIFAT DAN CIRI-CIRI HUKUM            

Sifat Hukum :

1.Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan/atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat;

2.Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas.

Ciri-ciri hukum :               

1.Adanya perintah dan/atau larangan. Artinya, peraturan hukum itu mungkin berupa perintah dan mungkin pula berupa larangan, atau mungkin pula kedua-duanya;

2.Adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum. Kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.

C.SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum di buat oleh lembaga tinggi negara guna untuk mengatur tingkah laku dan pola pikir warga masyarakatnya.

Sumber-sumber hukum formal meliputi beberapa yaitu:

Undang- undang

Yaitu peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. UU dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Kebiasaan ( hukum tidak tertulis )

Merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif.

Yurisprudensi ( Keputusan hakim )

Putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama.

Traktat (Treaty)

Ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal,sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

Sumber hukum materiil, meliputi :

Pendapat umum

Agama

Adat kebiasaan

Politik hukum dari pemerintah

D.PEMBAGIAN HUKUM

Hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian, sebagai berikut :

1. Menurut sumber formalnya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan dan adat

c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena kepusan hakim

d. Hukum perjanjian, yaitu hukum yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian

e. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara.

f. Hukum doktrin, yaitu yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka.

2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan

Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang -

undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Kitab Undang-undang

Hukum Dagang (KUHD).

2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan

Contoh : Undang-undang ( UU ), Peraturan Pemerintah ( PP ), Keputusan

Presiden (Kepres)

b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan)

3. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara tertentu

b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional

c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

d. Hukum doktrin, yaitu yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka.

4. Menurut fungsinya/cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum materil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukun Dagang dan lain-lain.

b. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan sesuatru perkara kehadapan pengadilan dan bagaimana hakim memberi putusan.

Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

5. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Ius constitutum (Hukum positif), yaitu hukum yang sedang berlaku sekarang dalam suatu Negara tertentu

b. Ius constituendum (Hukum Cita-cita) yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

c. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku disetiap tempat dan disetiap waktu atau hukum yang berlaku dimana saja dan kapan saja.

6. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum memaksa (Imperatif), yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Jadi hukum memaksa harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun

b. Hukum Mengatur (fakultatif), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan para pihak, apabila pihak-pihak tersebut telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian

7. Menurut Isinya/kepentingan yang diatur, hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Contoh : Hukum Perdata, Hukum Dagang.

b. Hukum publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan.

Contoh : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, HukumPidana,

Hukum Internasional.

E.PENGERTIAN NEGARA

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur olehpemerintahan yang berada di wilayah tersebut.Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

F.TUGAS UTAMA NEGARA

Negara memiliki 2 tugas pokok yaitu:

1.Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan asosial,yang berarti bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.

2.Mengorganisir dan mengintegrasi kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruh atau tujuan sosial.

G.SIFAT-SIFAT NEGARA

Negara mempunyai beberapa sifat yaitu:

Sifat Monopoli

Sifat monopoli artinya negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Sifat Memaksa

Sifat memaksa artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi.

Sifat Mencakup Semua

Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

H.BENTUK NEGARA

Sejauh ini bentuk negara yang kita pahami di bagi atas 2 yaitu:

1.Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat,dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara itu berada di pusat.

2.Negara Serikat

Negara Serikat adalah negara yang terjadi dari penggabungan dari beberapa yang mulanya berdiri sendiri sebagai negara merdeka,berdaulat,kedalam suatu ikatan kerjasama yang di nilai efektif untuk melaksanakan kepentingan bersama yang umumnya memiliki cita-cita dan pandangan yang sama.Setelah bergabung masing-masing negara menyerahkan kekuasaan utama kepada negara federalnya.

I.UNSUR-UNSUR NEGARA

Untuk dikatakan sebuah negara,suatu negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.Memiliki Wilayah

2.Memiliki Rakyat

3.Memiliki Pemerintahan

4.Memiliki Tujuan

5.Memiliki Kedaulatan

J.TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Negara Republik Indonesia telah di rumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 point-pointnya sebagai berikut:

a.Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

berarti negara indonesia tidak mengadakan pembedaan atas ras,suku,dan agama juga golongan dalam membawa rakyatnya kearah tujuan yang dicita-citakan.

b.Memajukan kesejahteraan umum

berarti Negara Republik Indonesia menghendaki agar semua warga dapat mengenyam kesejahteraan,bukan hanya dinikmati oleh beberapa orang,atau golongan tertentu saja.

c.Mencerdaskan kehidupan Bangsa

berarti Kemajuan dunia dewasa ini menyadarkan pemerintah Indonesia untuk turut berperan aktif dalam bidang pendidikan.

d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Negara Indonesia berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia dengan ikut dalam organisasi-organisasi dunia.

K.PENGERTIAN PEMERINTAH

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Pemerintah dalam arti luas:

Segala kegiatan terorganisir,bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara,mengenai rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Segala tugas,kewenangan,kewajiban negara harus di laksanakan menurut dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintah dalam arti sempit:

Pemerintah hanyalah sebagai tugas,kewajiban dan kekuasaan negara di bidang eksekutif.

Pengertian pemerintah menurut sebagian ahli:

Hanif Nurcholis
Pemerintahan adalah semua urusan utk memenuhi kebutuhan rakyat

Ramlan. S
Pemerintahan merupakan segala kegiatan yg dipilih oleh rakyat yg berhak memili bentuk negara ini disebut Republik.

Muhadam Labolo
Pemerintahan merupakan kebutuhan yg diadakan utk kemudian dihindari pada titik tertentu

L.PENGERTIAN WARGA NEGARA

Unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara adalah memiliki rakyat.Pengertian rakyat sendiri adalah semua orang yang berdiam dan bertempat tinggal di wilayah kekuasaan negara dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku.Dengan begitu rakyat di artikan sebagai kumpulan individu yang di persatukan oleh rasa persatuan dan kesatuan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut Kansil setiap individu yang berada dalam wilayah tertentu dibedakan menjadi:

a.Penduduk ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan di tetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan di perkenanankan mendiami wilayah di negara tersebut.

Penduduk sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu:

1.Warga negara yaitu penduduk yang sepenuhnya dapat di atur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.

2.Bukan warga negara atau orang asing adalah penduduk yang bukan merupakan warga negara

b.Bukan penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

M.KRITERIA MENJADI WARGA NEGARA

Ada beberapa asas kewarganegaraan, yaitu berdasar darah/ keturunan, daerah/tempat kelahiran, dan perwarganegaraan.

a. Darah/Keturunan (Ius Sanguinis)

Prinsip dalam unsur ini telah berlaku sejak dahulu. Hal itu dibuktikan dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota dari suku tersebut. Prinsip ini sekarang masih berlaku di negara Inggris. Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Indonesia.

b. Daerah/Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Prinsip dalam unsur ini berlaku dengan dasar daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang dilahirkan di daerah hukum Indonesia maka ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali anggota diplomatik.

c. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Prinsip ini berlaku jika seseorang tidak dapat memenuhi unsur ius soli ataupun ius sanguinis. Orang tersebut masih dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Prosedur naturalisasi ini berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain.

Dalam pewarganegaraan (naturalisasi) ini berlaku dua sifat, yaitu aktif dan pasif.

1. Pewarganegaraan aktif adalah jika seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
2. Pewarganegaraan pasif adalah jika seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara dari suatu negara maka ia dapat menggunakan hak repudiasi. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak pemberian status kewarganegaraan.

N.PASAL TENTANG WARGA NEGARA

Menurut pasal 26 UUD 1945:

1 .Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3.Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Menurut UU No.62 Tahun 1958:

Warga-negara Republik Indonesia ialah: 
a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia.
b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik Indonesia.
d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya.
f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. 
i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
j. orang yang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

O.PASAL TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat 2

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)
“ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.

Pasal 28 UUD 1945
”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 29 Ayat 2

“Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing.”

Pasal 30 ayat 1

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Begitu pula pasal 31,32,33 dan 34 yang menjelaskan tentang menjamin hak-hak tentang pengajaran,perlindungan kultural,ekonomi dan kesejahteraan sosial.